Tentang Opini Masyarakat

September 15, 2008

Depdiknas Pelit, Tak Mau Gratiskan Biaya Pendidikan

Filed under: Uncategorized — myself @ 8:02 am
from Taufik Dwidjowinarto

Walau anggaran pendidikan telah dinaikkan menjadi 20% dari APBN tahun 2009, namun ternyata kenaikan anggaran sebesar itu tidak lantas membuat biaya pendidikan menjadi gratis.
Kebijakan yang diputuskan oleh jajaran birokrasi Depdiknas adalah tidak akan menggratiskan pendidikan. Anggaran akan lebih banyak dialokasikan untuk upaya peningkatan mutu.

Namun argumentasi pengalokasian anggaran yang akan lebih banyak diarahkan untuk upaya peningkatan mutu daripada untuk upaya mengratiskan biaya pendidikan, konon kabarnya oleh beberapa pengamat ditengarai hanyalah sebagai dalih untuk memperbanyak dan mempergemuk jumlah dan nilai proyek-proyek yang akan dikelola oleh birokrasi Depdiknas saja. 

Beberapa pengamat juga menengarai indikasi bahwa 60% sampai 70% dari anggaran pendidikan akan habis untuk pelayanan dan birokrasi. 

Weladalah, kecele iki…..
Rakyat kecele lagi, lagi lagi rakyat kecele lagi…..
Kok tak mau menggratiskan pendidikan ?, apa sih ruginya ?, merasa rugi kalau rakyat menjadi senang ?…..
Pelit amat sih…..
Nanti rezekinya nggak barokah lho…..

Wallahu’alambishshawab.

*****

Meskipun anggaran pendidikan bakal naik menjadi Rp 224 triliun atau 20 persen dari APBN 2009, pemerintah tidak akan menggratiskan pendidikan.

Kenaikan anggaran tersebut diarahkan untuk menyelenggarakan wajib belajar sembilan tahun yang lebih baik, murah, dan terjangkau. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Dodi Nandika mengatakan hal itu dalam diskusi publik bertajuk ”Anggaran Pendidikan 20 persen, Mau Dibawa ke Mana ?” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (11/9). ”Kita tidak menggunakan istilah gratis, tetapi wajib belajar sembilan tahun itu harus lebih baik, murah, dan terjangkau”, kata Dodi.

Dodi meminta supaya peningkatan mutu pendidikan tidak berhenti pada tingkatan pendidikan dasar. Yang juga mesti difokuskan adalah peningkatan akses dan mutu di pendidikan tinggi.

Utomo Dananjaya, pengamat pendidikan, menilai, pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar. ”Jika tidak mau menggunakan kata gratis, pendidikan dasar itu tetap tanpa memungut biaya. Jadi, bukan murah dan terjangkau”, kata Utomo.

Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, menegaskan, penggunaan anggaran pendidikan nasional harus mengutamakan peningkatan mutu dan berpihak kepada masyarakat. ” Selama ini dana pendidikan lebih tersedot untuk birokrasi”, ujarnya.

Tingkatkan Pengawasan .

Dodi Nandika mengatakan, selain membiayai wajib belajar sembilan tahun yang murah dan terjangkau, Departemen Pendidikan Nasional memfokuskan penggunaan anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru dan dosen. Selain itu juga untuk penyelenggaraan pendidikan menengah yang lebih baik, serta pemberian beasiswa pendidikan S-1 sampai S-3 bagi peraih medali di ajang olimpiade internasional. Dana lainnya untuk peningkatan kualitas pendidikan nonformal.

Pemerintah Tak Akan Gratiskan Pendidikan : Sasaran Wajib Belajar adalah Peningkatan Mutu.
12 September 2008.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/12/00513341/pemerintah.tak.akan.gratiskan.pendidikan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: