Tentang Opini Masyarakat

Mei 26, 2008

Teori-teori Ekonomi Seputar Kenaikan BBM

Filed under: Uncategorized — myself @ 8:18 am

Berikut ini adalah bermacam-macam tinjauan ekonomi, pro kontra, sedikit makian dari masyarakat tentang penghitungan , asumsi, dan beberapa permasalahan di balik naiknya BBM. Maaf, rada saya potong dikit bagian yang rada seronok.

———-

Posted by: “HMT Oppusunggu” humtiarti@hotmail.com
Sun May 25, 2008 10:16 pm (PDT)

Kesarjanaan Tinggi.

Team Ekonomi Kabinet SBY, khususnya Budiono, Sri
Mulyani, tapi juga Purnomo Yusgiantoro dan Sofyan
Djalil, sekalipun menyandang tingkat kesarjaan ekonomi
tertinggi dan lulusan dari Universitas tersohor di
Amerika Serikat, namun membingungkan, mengapa mereka
melakukan kesalahan fundamental melenceng dari teori
dan hukum ekonomi elementer sekalipun.

Anak SMEA sendiri, tahu benar bahwa harga, permintaan
dan penawaran berhubungan fungsional satu sama lain.
Bila permintaan naik harga akan naik atau bila
penawaran naik harga akan turun. Atau bila harga naik,
maka permintaan akan turun pada suatu tingkat
keseimbangan di mana jumlah permintaan akan sama
dengan jumlah penawaran.
Namun dalam hal kenaikan harga BBM, 24-5-2008, prinsip
elementer ekonomi tersebut diabaikan total oleh Team
Ekonomi Kabinet SBY.

Timbul pertanyaan apakah kesarjanaan Team ini bukan
yang dikatrol oleh ‘CIA’-Ford Foundation belaka dalam
‘Mafia Berkeley’ yang disetir dan sudah diperhitungkan
dari semula akan berkuasa kelak di Indonesia? (Soal
‘Mafia Berkeley’ ini sudah dikupas dalam buku ‘Tsunami
Bangsa Ini’ terbitan LSKN).
Siapa yang tidak penasaran menyaksikan ketololan dari
Team Ekonomi Kabinet SBY ini yang -tanpa dasar dan
prinip ekonomi- begitu tega menaikkan harga BBM yang
menyengsarakan rakyat kecil, sambil menutupi kejahatan
mereka tersebut dengan menyandiwarakan jiwa sosial
yang pura-pura sangat tinggi terhadap rakyat dengan
menyalurkan subsidi BLT-‘ratusan perak’ yang tidak
berarti apa-apa. Namun tidak dapat disangkal bahwa BLT
diciptakan hanya untuk menutup-nutupi
‘triliunan-perak’ subisidi lain dari APBN yang
disalurkan seenaknya oleh Sri Mulyani . Menteri
keuangan ini justru menganggap dirinya seorang
ahli-fiskal, padahal dia ahli-pembukukuan- elementer
(boekhouding) pun tidak! Masa’ menghadapi lonjakan
harga minyak di atas $120 per barrel, Sri Mulyani
merumuskan 86 skenario untuk ditentukan pilihannya
oleh Presiden? Dalam republik negara hukum ini
Undang-Undang Dasar Pasal 31, (4) sendiri bisa
dilanggarnya mentah-mentah, bebas sebebas-bebasnya
dengan ‘impunity’.

Pelanggaran Prinsip-Hukum Harga dalam Kenaikkan Harga
BBM dan Pemberian BLT.

Prof. DR Budiono menyanyikan teori harga ngawur:
Pemerintah akan menyamakan harga BBM di dalam negeri
dengan harga minyak di pasar internasional. Ini
dilakukan karena anggaran subsidi (APBN) akan ditekan
lebih rendah dan Pemerintah ingin menyerahkan harga
BBM pada penyesuaian otomatis dengan harga dunia. Pada
15 Mei 2008, harga jual di Indonesia hanya sebesar Rp
4500 per liter. Dengan kenaikan sekitar 30%, harga
jual premium per liter menjadi Rp 6000 per liter.
Artinya, Pemerintah akan menyubsidi Rp 3450 per liter.

Prof.Chatib Basri dari Univ. Indonesia dan LPEM-UI
menyajikan teori fiktif: Subsidi BBM per liter adalah
Rp 4100 (selisih antara harga internasional premium Rp
8600 dan harga domestik kepada pemilik mobil adalah Rp
4100 per hari atau Rp 1,200 000 per bulan.
Mereka yang tidak memiliki mobil atau motor,
memperoleh subsidi BBM melalui transportasi murah.
Salahkah jika dari subsidi yang lebih dari Rp 1,200
000 itu dialokasikan Rp 100 000 sebulannya bagi
penduduk miskin?

DR Jusuf Kalla ceplas-ceplos mengedepankan teori
saudagarnya: Harga BBM harus naik. Kalau harga BBM tak
naik, yang menikmati subsidi itu ialah yang banyak
mobil dan yang pakai AC.

Teori konyol ini mengingatkan kita kembali pada
Menteri Pasar Rumput Mari Pangestu yang mengarang
teori ‘operasi-pasar’ bohong-bohongan:
Saya tidak bisa menurunkan harga selain dari memberi
subsidi bagi orang miskin, dan untuk itu saya pribadi
harus turun ke Pasar Rumput -di Jakarta, Indramayu,
Surabaya dll untuk membagi-bagikan sembako bersubsidi
tapi bagi yang sangat miskin saja. Padahal Menteri ini
dengan mudah bisa menurunkan harga seperti biasanya
dengan menambah supply, namun tidak boleh dilakukannya
karena harus membantu usaha benalu BULOG memiskinkan
para petani. Minyak goreng juga harus saya subsidi
bagi orang miskin. Padahal Mari Pangestu bisa dengan
gampang sekali menambah pasokan (Indonesia adalah
producer CPO terbesar di dunia). Tapi, oleh karena
telah menjadi SatPamnya Eka Tjipta -rajanya minyak
goreng- yang mengambil kesempatan dari melonjaknya
harga CPO dan minyak goreng di pasar dunia- Menteri
Pasar Rumput ini dipaksa oleh bossnya untuk membatasi
pasokan dalam negeri.

Ketiga ahli-ahli ekonomi di atas tadi tidak menyadari
dan sama sekali tidak mengerti, mengapa kenaikan harga
BBM harus mereka selewengkan dan lepaskan dari prinsip
dan hukum ekonomi harga yang lazim, tapi
mendasarkannya melulu pada harga minyak dalam pasar
internasional di Malaysia, Thailand, Amerika Serikat
dsb dsb.
Sebab, pembentukan harga minyak atau barang apa saja
pada setiap negara berlangsung mandiri dengan sstem
dan struktur harga domestik masing-masing tanpa pernah
ada hubungan satu sama lain. Kalaupun dalam teori
perdagangan internasional, pernah dilakukan
perbandingan antara harga barang-barang domestik yang
satu dengan harga-harga domestik yang lain, tindakan
sedemikian terbatas hanya pada usaha untuk memperoleh
tingkat kurs mata uang dalam hubungan transaksi valas
antar-negara. Tapi tindakan seperti itu tidak pernah
dilakukan dan dipertimbangkan dalam memperbandingkan
harga minyak atau satu per satu harga barang lain,
baik yang ditransaksikan apalagi yang tidak
ditransaksikan antar-dua negara. Jadi, perbedaan harga
minyak di Indonesia dengan harganya di Malaysia atau
Thailand sama sekali tidak menjadi tolok ukur apa-apa
bagi suatu tindakan atau peraturan untuk menaikkan
harga BBM seperti yang dinyanyikan Budiono.

Apakah subsidi yang sebenarnya fiktif saja dinikmati
para pemakai BBM di Indonesia akan turun atau
diturunkan Budiono, sekiranya nanti harga minyak turun
menjadi $90 per barrel, dan apakah harga BBM di
Indonesia akan sekaligus diturunkan Budiono dan dalam
pada itu subsidi APBN akan diturunkan pula oleh Sri
Mulyani?

Bagaimana harga BBM akan diturunkan apa tidak, jika
kurs Rupiah menjadi Rp 10 000 atau Rp 7 000 per
dollar? Kan menurut Budiono perubahan kurs dan dengan
demikian perbandingan antara harga BBM dalam negeri
Indonesia dan harga BBM di Thailand atau Laos akan
langsung berubah dan diubah Budiono?

Begitu pula, tidak ada hubungan BLT dengan subisidi
fiktif yang seolah-olah dinikmati para pemilik mobil
ber-AC dan motor. Subsidi BLT berlangsung bukannya
diambil dari dana subsidi fiktif tadi seperti yang
dikemukakan Jusuf Kalla dan Chatib dinikmati oleh para
pemilik mobil dan motor, tapi langsung dikeluarkan
dari APBN.
Menurut Sri Mulyani subsidi tersebut dialokasikan
sebagai dana kompensasi bagi orang miskin, walaupun
makna kompensasi tersebut ditukang-tukangi berbeda
dari arti lazimnya. Apalagi, BLT sendiri melanggar
prinsip dan hukum ekonomi karena bantuan tersebut baik
dari segi sosial dan lebih-lebih dari sudut ekonomi
merupakan tindakan tolol dan keliru total.
Jika harga BBM tidak dinaikkan BLT tidak akan
diberikan sebagai bantuan bagi fakir miskin. Artinya,
golongan miskin yang memperoleh BLT tidak pernah
dipedulikan Sri Mulyani sebelumnya. Kenapa justru
sekarang orang miskin tersebut tiba-tiba menarik
perhatian Sri Mulyani untuk diberikan kompensasi
seolah-olah mereka tiba-tiba saja ditimpa kemalangan.
Dan mereka sendiri dan bukan korban langsung dari
kenaikan harga BBM. Sedang korban langsung dari
kenaikan harga BBM, yakni para nelayan, pemakai jasa
transport, perusahaan transport dan industri serta PLN
dll tidak diberi kompensasi? Penderitaan korban
langsung ini sama sekali dicuekkan dan dicoret begitu
saja dalam catataan Sri Mulyani, asalkan difisit
APBN-nya bisa ditutupinya dengan kenaikan harga BBM,
walaupun bukan seluruhnya tapi sebagiannya saja. Ini
artinya, Sri Mulyani -ahli fiskal pura-pura ini-
hendak berdansa gembira ria diatas kerangka derita
rakyat.

Sri Mulyani sama sekali tidak menyadari bahwa dampak
negatif makro ekonomi dari keseluruhan subsidi APBN
(termasuk BLT) -yang terutama ditimbulkan oleh
keharusannya memberi subsidi bantuan triliunan Rupiah
bagi bandit-bandit tengik Pertamina- yang sedemikian
besarnya hingga justru menciptakan kemiskinan yang
lebih parah lagi bagi rakyat seluruhnya, termasuk si
penerima BLT sendiri.
Menurut hukum ekonomi-makro: Memperbesar subsidi
seperti yang dilakukan Sri Mulyani, berarti memperluas
konsumsi aggregate yang pada gilirannya otomatis akan
menurunkan investasi aggregate. Turunnya investasi
tersebut akan mengakibatkan penurunan produksi
nasional dan pendapatan nasional yang berarti pula
bahwa kemiskinan rakyat justru akan lebih diperparah
lagi . terkecuali PERTAMINA.

Deficit-financing bagi negara-negara berkembang timbul
bila dalam keadaan ekonomi terpuruk Pemerintah mereka
harus melakukan tambahan investasi. Tapi
deficit-financing APBN Indonesia timbul terutama
karena Sri Mulyani harus memberi bantuan subsidi bagi
Pertamina, yang ternyata hanya subsidi palsu dan
terselubung bagi Pertamina supaya perusahaan tersebut
dapat meraub laba untuk dibagi-bagikan ke sana ke
mari.

Mengapa Pertamina Bajingan dan Lintah Darat Penghisap
darah Rakyat Miskin?

Teori permintaan di satu pihak sedianya dapat
menjelaskan perilaku para konsumen bagi produk
Pertamina. Dapat disebutkan empat faktor fundamental
yang menentukan berapa banyak barang yang akan dibeli
oleh konsumen tersebut.
Pertama-tama adalah harga barang dari tiap komoditi
yang dibeli. Determinan kedua adalah besaran
pendapatannya. Faktor ketiga adalah struktur
harga-harga barang-barang substitusi. Dan keempat
adalah kurva permintaan si konsumen yang bergerak
berlawanan arah dengan harga barang-barang komplemeter
dari produk Pertamina.

Namun, tidak perlu menyimak seluruh ke-emat faktor
penentu dari demand tadi bagi produk Pertamina dan
cukup membatasinya pada tingkat pendapatan yang
mendasari permintaan. Dalam hubungan ini dengan
singkat dapat dikemukakan, bahwa akan lebih tepat dan
adil, jika kenaikan harga BBM di Indonesia sekarang
ini dibatasi pada kenaikan harga BBM bagi yang
berpendapatan tinggi saja tanpa menaikkan -bahkan
menurunkannya- bagi yang berpendapatan rendah.
Maksudnya, supaya mereka yang memiliki mobil mewah
dengan mesin 2000 cc atau lebih dikenakan harga BBM
200-300%, sedang avtur bagi maskapai penerbangan
domestik dikenakan harga 300% sambil sekaligus
mempromosikan angkutan laut dan darat yang sekarang
ini dalam keadaan morat marit sambil menambah
penerimaan APBN sendiri..

Di lain pihak dalam meneliti supply produk Pertamina
analisis kita lebih berpihak pada prinsip dan teori
harga berdasarkan ongkos-ongkos produksi.
Dalam teori supply tersebut yang paling utama disimak
seorang ekonom mengenai suatu perusahaan adalah
ongkos-ongkos yang berdampak atas harga-harga relatif
dari barang-barang dan alokasi jasa-jasa produktif
bagi berbagai perusahaan dan industri.
Dalam hubungan ini penjelasan harga-harga termaktub
dalam teori ongkos-ongkos alternatif atau yang juga
dikenal sebagai ‘opportunity costs’. Yaitu,
ongkos-ongkos suatu faktor produksi X dalam produksi
komoditi A disadur dari jumlah maksimal dari produksi
komoditi B, C, D dll. Bila ongkos modal di sektor lain
dapat memberi laba 10%, maka yang 10% itulah ongkos
modal di sebuah pabrik tekstil. Bila satu ha tanah
menghasilkan 5 ton padi, maka itulah ongkosnya untuk
tanaman tebu dalam 1 ha. Dalam hubungan ini perlu
diperhitungkan juga bahwa ongkos produksi tergantung
juga dari harga barang permintaan. Sebab, tidak
mungkin menentukan ongkos (uang) dari padi sebelum
kita ketahui harga tebu. Semakin tinggi nilai produksi
alternatif B, C. dll dari suatu jasa faktor produksi
tertentu, maka semakin tinggilah ongkosnya dalam
memproduksi A. Dengan ini berlakulah hukum ekonomi
yang mengatakan bahwa ongkos factor X dalam produksi
komoditi A sama dengan nilai nilai produk-marginal X
dalam produksi B, C, dll.

Penting pula diperhatikan definisi dari ‘production
function’ yang menentukan hubungan antara ‘input’ dari
jasa-jasa produktif dan ‘output’ produksi per unit
waktu. Production functions menjabarkan teknologi atau
sitem organisasi dari jasa-jasa produksi, yang
diperoleh dari disipilin ilmu lain seperti engineering
dan industri kimiah, tapi menjadi data analisis bagi
seorang ahli ekonomi perencanaan atau pengamat
ekonomi. Bila 1 ha tanah -dengan bantuan kerjasama
dari unit-unit lain yang cocok dan selaras dapat
menghasilkan 5 ton padi, maka 1/5 merupakan koeffisien
produksi dari type tanah yang menghasilkan padi
seperti itu.

Dengan penjelasan teori harga yang singkat di atas ini
hendak dikemukakan bahwa kemajuan dari sebuah
perusahaan tergantung dari manajemen yang menguasai
serta memegang teguh pada teori harga, permintaan dan
penawaran beserta implikasi dan komplikasinya yang
dihadapi setiap perusahaan., tidak terkecuali
Pertamina. Namun perusahaan ini jauh dari manajemen
seperti itu.

Lihat saja kemajuan Pertamina yang jauh ketinggalan
dari prestasi yang dicapai Petronas. Dengan kekayaan
sumber minyak kita yang begitu besar, Pertamina
sedianya bisa meraub laba yang sangat besar dan
seyogianya merupakan sumber pembiayaan investasi utama
di Indonesia. Namun dana investasi yang diraih
Pertamina berlangsung dan dilangsungkan oleh dan di
dalam dunia Pertamina sendiri saja demi dan untuk
perusahaan itu sendiri. Dana investasi tersebut bukan
tersalur dalam saluran ‘communicating sectors’, di
mana Pertamina yang menjadi sektor dana
surplus-investasi tidak merupakan sumber bagi
tersalurnya surplus-investasiny a tadi pada sektor
yang deficit savings dan investasi pada sektor ekonomi
lainnya yang menghadapi defisit tadi, yang sekalipun
menjanjikan hasil yang jauh lebih tinggi dari
perluasan investasi baru yang dijalankan Pertamina.
Ini berarti bahwa ‘opportunity costs’ dari investasi
baru dari Pertamina, katakan saja dalam rumah sakit
bintang-10, hotel-hotel, atau perusahaan asuransi dll
yang dilakukan Pertamina menciptakan ongkos produksi
yang lebih tinggi berdasarkan hasil yang sedianya bisa
diperoleh oleh sebuah industri dalam sektor yang minus
dalam dana investasi. Alhasil, seperti yang kita
saksikan berlangsung selama ini, Pertamina menjadi
salah satu kendala utama dalam menciptakan
‘communicating sectors’ (communicerende vatan) dalam
perekonomian Indonesia.

Pada dasarnya, melonjaknya harga minyak mentah menjadi
$120 per barrel seharusnya menjadi sorga dan bukan
neraka bagi Indonesia.
Indonesia yang menjadi net-exporter minyak mentah
seharusnya memperoleh valas yang sangat besar
jumlahnya dengan tingginya harga minyak mentah menjadi
$120 per barrel, tapi tidak dapat diraihnya karena
kebuta-hurufannya atas sistem sterilisasi valas-$ dan
membiarkan perusahaan asing dan Pertamina serta Medco
memperoleh windfall profits sepenuhnya yang sangat
besar dari naiknya harga crude oil menjadi $120 per
barrel.
Kerugian kecil bisa terjadi bagi Indonesia, karena
Indonesia menjadi net-importer BBM. Namun kerugian
inipun bisa dengan mudah ditutupi dengan windfall
profit tadi serta melalui sistem-sterilisasi tadi.

Kesimpulannya: sama sekali tidak mungkin timbul
malapetaka minyak bagi Indonesia. Yang menjadi masalah
Indonesia adalah banditry yang berkecamuk dan
merajalelai Pertramina.

Kebobrokan perkembangan Pertamina sangat unik sekali.
Staf dan karyawan Pertamina menggelembung sangat luas
dengan operational costs yang menggelembung dengan
sendirinya, namun Pertamina menikmati kemakmuran luar
biasa, baik dalam penggajian, pensiun milyaran rupiah
maupun dalam fasilitas-fasilitas luks
lainnya.Pokoknya, tidak ada duanya kedudukan anak -mas
Pertamina dalam segala hal. Pembukuan Pertamina tidak
pernah boleh diketahui Pemerintah atau di-audit oleh
siapapun. Untuk itulah diperoleh jasa-SatPam dari
Purnomo Yusgiantoro dan Sofyan Djalil. Pemerintah juga
dikelabui oleh oligarki pensiunan Pertamina yang dapat
semau gue mendirikan ratusan anak perusahaan yang
melakukan over-charge dan mark-up ongkos-ongkos yang
dibebankan pada Pertamina tanpa gangguan dari siapa
pun.
The funniest part of it all, Pertamina sanggup
menggelumbungkan ongkos-ongkos produksi dari
kilang-kilang minyak nya yang sedemikian tingginya,
hingga harus disubsidi APBNnya Sri Mulyani tanpa ada
pemeriksaan terlebih dahulu atas penggelembungan
ongkos-ongkos produksi Pertamina. On top of it all,
Pertamina setiap tahun bisa meraub untung raksasa yang
seenaknya dibagi-bagikan ke sana ke mari. Ketololan
ahli fiskal Sri Mulyani terbukti sudah, karena begitu
saja menyediakan subsidi BBM tanpa pernah terlintas
pada benaknya kejadian-kejadian janggal yang
diperhadapkan keuletan Pertamina menciptakan dirinya
menjadi benalu tahunan atas rakyat Indonesia, yang
hanya memperoleh remah-remah dari kue nasional yang
dinikmati Pertamina sama seperti benalu-benalu
lainnya, Bank Indonesia dan BULOG.

Bayangkan:
*semua Dirut Pertamina kaya raya ala baron-minyak
Texas
*semua kaca mata yang dipakai staf dan karyawan
Pertamina gratis
diperoleh dari rumah sakit Pertamina.
*uang pensiun dari Pertamina bisa membeli 2-3 rumah
luks dan para pensiunan diaktifkan kembali dalam
ratusan anak-perusahaan yang diciptakan Pertamina.
*Pertamina bisa menjual seenaknya tanker raksasa yang
sudah siap pakai
*Pertamina mengangkat Menteri Budiono menjadi
Komisaris untuk mencicipi gaji buta jutaan Rupiah dari
Pertamina
*Pertamina mengangkat Jendral Endriartono Sutarto
-teman dekat SBY-
menjadi Komisaris Utama
*Pertamina menghadiahka rumah luks bagi Prof. Emil
Salim
Semua fasilitas tersebut, ujung-ujungnya terpulang
pada subsidi APBN-nya Sri Mulyani.

Sungguh tidak mengherankan lagi mengapa Pertamina bisa
memakai dua Menteri -Purnomo Yusgiantoro dan Sofyan
Djalil menjadi SatPam-nya Pertamina. Di mana di dunia
ini ada perusahaan minyak yang memperalat satu apalagi
dua Menteri, yang dipakai melulu dan tidak lain dan
tidak bukan untuk mempertahankan Pertamina sebagai
bandit-bandit ‘Al Copone’ yang sangat bermurah hati?
Pertamina seharusnya dipecah dan dibubarkan untuk
dijual pada pihak swasta.
Di mana ada Bank Sentral seperti BI yang Gubernurnya
masuk penjara; yang digantikan oleh Budiono yang tidak
tahu apa-apa mengenai ilmu moneter; yang Dewan
Gubernurnya menciptakan secara kolegial sebuah Yayasan
Dana Uang Sogok Rp 100 miliar. Seyogianya BI harus
di-retool secara total dan radikal, sedang dalam pada
itu Budiono sendiri harus dipecat.
Di mana ada Menteri Keuangan yang menaikkan harga BBM
demi kesejahteraan perusahaan-minyak tapi yang
menyengsarakan rakyat dan membagi-bagikan bantuan BLT
yang dilindungi Menteri Dalam Negeri dan Kapolri?
Seyogianya Sri Mulyani harus rela berhenti atau
terpaksa diberhentikan.

Sungguh benarlah Republik ini sudah TERKUTUK menjadi
Negara Bego.

Namun, siapa bilang Rakyat Indonesia dan para
demonstran anti kenaikan harga BBM bisa dan mau
diperlakukan sebagai sudah bego juga? NEVER, NO
NEVER!!!

26-5-2008 hmt oppusunggu

6 Komentar »

  1. Alo, setelah baca ada satu hal yang gue pertanyakan. Bagaimana caranya to push down the price.

    Is there a way to drive up the supply so that we can push down the price?. Based on free market theory, Laissez-faire stated that we should let it go and let the “invisible hand” adjust the market price. Which means the supply and demand will move up and down and find the intersection to decide on the correct price.

    Based on the article argument, it’s true that fundamentally increasing supply will push down the price. Then the next question is, how ?. I dun think Indonesia have the capability to increase the supply that much. The main issue is the world’s oil price, which means we have to talk in the context of the world supply and demand. Eventhough Indonesia double it’s output, the world’s supply line will only shift to the right by a bit. The intersection price will only drop an insignificant amount. Unless we have the ability to produce as much as middle eastern country, I dun think Indonesia can affect the world’s oil price.

    Harga minyak dunia memang dikontrol. Yang ngontrol OPEC. Karena OPEC lah yang menentukan seberapa banyak tiap Negara boleh memproduksi minyak. Indonesia hanya Negara kacang teri dalam hal produksi minyak kalo dibandingkan middle east.

    Okeh, sekarang ke konteks dalam negeri. Since Indonesia nggak bisa mempengaruhi harga minyak dunia, berarti harga minyak tetap dalam 130 dollar per barrel. Sekarang mari kita ngomongin supply and demand dalam negeri. Supply berasal dari Pertamina dan extranya berasal dari import.
    Trus gue coba mikir bagaimana kita bisa mengikutin ide yang telah dikemukakan oleh artikel tersebut, increase the supply and it will automatically drive down the price.
    Untuk menggeser supply line ke kanan (increase supply), kita harus membanjiri pasar dengan minyak. Minyak tersedia dimana2 sampai to the point orang2 udah kebanyakan minyak dan masih banyak minyak yang tersedia di toko sehingga para toko2 terpaksa menurunkan harga sehingga orang mau beli minyak itu.
    Trus gue pikir, wah musti berapa banyak minyak yang harus disalurkan oleh pemerintah.

    Mengingat jumlah produksi minyak Indonesia yang terbatas bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut. Setiap barrel yang diimport pemerintah harus bayar 135 dollar. Berapa milyar barrel yang harus diimport to achieve the above mentioned scenario.

    Apakah ide yang dikemukakan tersebut feasible ??

    Komentar oleh A'an — Mei 27, 2008 @ 3:27 am | Balas

  2. test ?? kok tadi komentar gue nggak masuk yah.

    Komentar oleh A'an — Mei 27, 2008 @ 3:28 am | Balas

  3. ini bisa komen gak sih? goblok banget…

    Komentar oleh gue — Mei 27, 2008 @ 3:55 am | Balas

  4. Sorry mas, baru ngeliat ada comment,
    musti di approve dulu.

    Saya belom ketemu supaya auto – approve.

    Komentar oleh myself — Mei 27, 2008 @ 4:12 am | Balas

  5. Jadi gini mas menurut pendapat saya.
    Harga 134 USD itu merupakan harga bubbling yang di create oleh spekulan.
    Bila di lock keluar masuk / di isolasi maka kebutuhan dalam negeri bisa di suplai dari produksi dalam negeri (minus/defisit 300, dari kebutuhan 1200 dan produksi 900).
    Tentunya penguncian / isolasi BBM ini musti dibarengi dengan sweeping penyelundup.

    Jangan sampai penyelundup kaya raya, tapi rakyat dibuat miskin.
    Keliru itu! Tangkap para penyelundup berdasi.

    Karena menggunakan harga teman, ini tidak harus pake harga New York. Jadi Pertamina harus diubah fungsi. Dengan hal ini kita tinggal mengimpor sebanyak 300 itu.

    Nah step keduanya adalah menggenjot produksi. Step ketiganya adalah Energy alternatif.

    Komentar oleh myself — Mei 27, 2008 @ 4:19 am | Balas

  6. wow fantastic bgt commentarx…
    tetapi perlu dikaji ulang…….
    pemerintah mengambil tindakan dengan menaikkan harga minyak dalam negeri atas penyesuaian naiknya harga minyak dunia adalah hal yang wajar mengingat APBN kita bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. jadi anda sendiri pasti ngerti dunk knapa pemerintah gitchu…
    dan perlu diketahui lgi, dengan adanya BLt yang disalurkan sebesar 14,1 T adalah wajar mengingat beban subsidi pemerintah semakin berat atas acuan 6000/liter. Bila harga bensin harus di tetapkan 4500/liter sedangkan kondisi sekarang harga minyak naik US$ 133 per barel, maka tekor donk APBN kita!!!! BLT 14,1 T lebih sedikit dikeluarkan setalah kenaikan harga BBM dalam negeri daripada Pemerintah harus mengsubsidi (sebagai contoh) Anda untuk membonceng cewek anda yang sekali pakai atas dasar harga 4500/liter dengan kondisi harga minyak dunia yg dah naik….

    ratusan triliun yg hrs dikeluarkan oleh pemerintah bila harga BBM kita ga naik!!!!!!

    Komentar oleh frans — Juni 4, 2008 @ 2:46 pm | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: