Tentang Opini Masyarakat

Mei 14, 2008

Ingin Wawancarai Paskah, Diusir Humas Bappenas

Filed under: Uncategorized — myself @ 9:33 am

<didikelpambudi@…> wrote:
>
> Saya Diusir Humas Bappenas
>
> Kawan-kawan, pengalaman saya ini sekedar mengingatkan kepada kawan-
> kawan bahwa
> Pasal 3 UU Pers 1999 yang berbunyi:
>
> 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi,
> pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial
> 2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional
> dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi
>
> ternyata bagai tidak diketahui bahkan oleh aparatur Badan
> Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Paskah
> Suzetta.
>
> Saya diusir Direktur Humas Bappenas, DR Maruhum Batubara hanya
> karena ingin mengonfirmasi Paskah Suzetta soal kucuran dana dari
> Bank Indonesia (BI) ke DPR terkait UU BI (sejauh ini Komisi
> Pemberantasan Korupsi <KPK> telah menahan anggota DPR Hamka Yandhu
> dan mantan anggota DPR Antony Zeidra Abidin).
>
> Dalam pengusiran dari ruang tunggu kantor Paskah, Selasa sekitar
> pukul 19.00 WIB, Maruhum dengan kasar mengatakan “Kuminta kau
pergi
> meninggalkan ruangan ini! Kalau kupanggil petugas keamanan
> bagaimana?! Berhak tidak?!”
>
> Padahal keinginan mengonfirmasi Paskah, saya laksanakan sesuai
> penugasan dari pimpinan dari media tempat saya bekerja, Tabloid
> Reportase Investigasi (pengembangan dari grup Press Talk). Paskah
> layak dikonfirmasi karena ia bertugas di Komisi IX DPR (membidangi
> perbankan) ketika dana BI mengalir ke DPR.
>
> Kronologis
>
> Hari Pertama, Senin, 12 Mei 2008
>
> Sekitar pukul 13.00
> Saya tiba di kantor Bappenas Jalan Taman Surapati Nomor 2 Jakarta.
> Saya lantas masuk ke gedung utama. Saya melapor dan menunjukkan
> kartu pers kepada satpam yang berjaga di lobi.
> Kemudian saya memasuki ruang tunggu lantas mengetuk dan membuka
> pintu masuk ke ruang kerja Paskah. Kepada seorang perempuan
> (sekretaris Paskah), saya katakan maksud kedatangan saya seraya
> menunjukkan kartu pers.
> Sang sekretaris mengatakan, Paskah sedang rapat. Usai rapat, Paskah
> langsung bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta mengikuti rombongan
> Presiden Yudhoyono.
> Saya tanya, apa tidak bisa menemui Paskah untuk 2-3 tiga menit
saja?
> Lagipula konfirmasi dibutuhkan Paskah agar informasi tidak dari
> satu jalur saja.
> Sekretaris mengatakan ia tidak tahu kapan Paskah selesai rapat.
> Sebelumnya, Paskah sudah saya hubungi via telepon, tetapi ia tidak
> mengangkatnya. Mengetahui ia rapat, saya lantas mengirim sms dua
> kali ke Paskah.
>
> Bunyi sms pertama: Slamat siang, Pak Paskah Suzetta. Sy didik dr
> tabloid investigasi mau konfirm soal UU BI. Sy di kantor Bapak.
> Kapan Bapak ada waktu wawancara? Tabik.
>
> Bunyi sms kedua: Jk ada waktu Pak Paskah, 2-3 menit pun memadai.
> Tabik
>
> Saya lantas keluar dari kantor Paskah dan duduk di ruang tunggu.
> Setelah belasan menit menunggu dan tidak seorang pun keluar dari
> ruang kerja Paskah, tidak kunjung pula ada balasan sms, saya
> memutuskan menunggu di pelataran parkir. Saya pikir, bisa saja
> Paskah keluar dari pintu lain.
>
> Setiba di luar, saya mencari informasi di mana letak mobil Paskah.
> Ketika saya masih bertanya, Maruhum si humas keluar dari gedung
> utama. Ia melambaikan tangan ke arah saya.
>
> Saya lantas menjelaskan kepadanya, ingin mengonfirmasi Paskah dalam
> kasus kucuran dana dari Bank Indonesia kepada Komisi Keuangan dan
> Perbankan DPR (Komisi IX) priode 1999-2004. Komisi IX membahas
> amandemen UU BI dan penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank
> Indonesia (BLBI). Saya tunjukkan kartu pers. Saya katakan, tabloid
> ini belum terbit dan edisi perdana mengangkat masalah UU BI. Saya
> katakan pula kehadiran tabloid merupakan pengembangan dari Press
> Talk di QTV dan www.presstalk.info serta berkantor di Gedung
> Manggala Wanabhakti, Senayan, Jakarta.
>
> Maruhum menyatakan, ia tidak bisa memastikan kapan Paskah bersedia
> dikonfirmasi. Paskah telah menyerahkan persoalan ke jalur hukum.
> Paskah belum diperiksa oleh KPK.
>
> Maruhum pun menyatakan, ia sebenarnya tidak kompeten membahas
> persoalan Paskah dalam kasus dana BI karena Maruhum merupakan Humas
> Bappenas. Ia tidak tahu persis apa yang tejadi ketika Paskah
menjadi
> anggota DPR.
>
> Maruhum berasal dari Medan. Ia doktor tamatan Jepang. Disertasinya
> mengenai rumah susun. Saya katakan, saya juga berasal dari Medan
dan
> istri saya boru hasibuan.
>
> “Jika mau wawancara soal rumah susun, saya tentu bisa membantu,”
> ujarnya ramah.
>
> Saya lantas minta diri menuju Jalan Malabar, Jakarta Selatan,
> bengkel kerja Tabloid Reportase Investigasi.
>
> Setiba di Malabar, saya mengontak Ariady Achmad via telepon. Ia
> mantan anggota DPR yang kini menjadi staf khusus Paskah. Saya
> katakan pada Ariady, saya ingin mengonfirmasi Paskah. Saya minta ia
> membantu agar konfirmasi itu bisa dilakukan karena penting juga
buat
> Paskah.
>
> Ariady menyatakan, Paskah tidak pernah dinyatakan terlibat oleh
KPK.
> Paskah juga menyerahkan persoalannya ke jalur hukum.
> Saya lantas melaporkan semua cerita di atas kepada Pemimpin Redaksi
> (Pemred) Tabloid Reportase Investigasi Iwan Piliang pada Senin
sore.
> Iwan meminta agar saya tetap mencoba menghubungi Paskah via telepon
> atau sms.
>
> Hari Kedua, Selasa 13 Mei 2008
>
> Selasa sekitar pukul 07.00, saya kembali mengirim sms ke Paskah.
> Bunyinya:
> Selamat pagi, Pak Paskah. Peliputan kami mengindikasi Bapak (sbg
> Ketua Komisi IX DPR) terima dana dr BI. Mhn konfirm Bapak utk cover
> box side. Tabik
>
> Rapat redaksi pada Selasa siang kemudian memutuskan agar saya tetap
> menemui Paskah untuk cover box side. Iwan menyarankan saya menemui
> Paskah pada petang hari. Saat itu Paskah mungkin memiliki waktu
> luang. Iwan juga menyatakan, dari informasi yang dikumpulkan,
> perusahaan milik Paskah di Jawa Barat disinyalir menerima
penunjukan
> langsung BI dalam proyek penukaran uang receh.
>
> “Konfirmasikan, apa proyek itu menjadi bagian dari kompensasi BI
> terhadap Komisi IX DPR,” Iwan menginstrusikan.
>
> Petang, sekitar pukul 16.00, saya tiba kantor Bappenas. Saya
> langsung melapor kepada dua satpam yang berjaga. Saya tunjukkan
> kartu pers pada keduanya. Mereka lantas mempersilahkan saya duduk
di
> ruang tunggu kantor Paskah.
>
> Setiba di ruang tunggu saya lantas mengirim sms.
>
> Bunyinya: Selamat sore, Pak Paskah. Mhn konfirm soal UU BI utk
cover
> box side. Sy sdh di kantor Bapak. Tabik (didik, tabloid reportase
> investigasi).
>
> Lantaran sms tidak kunjung dijawab. Saya pun menelepon Paskah.
> Meskipun nada panggil terdengar, tetapi Paskah tidak juga
mengangkat
> telepon.
>
> Saya lantas pergi menuju kantor Maruhum, Humas Bappenas. Ketika
saya
> tiba, seorang karyawannya, perempuan berambut panjang, menyatakan
> Maruhum sedang menerima tamu. Saya lantas menunggu Maruhum.
Kemudian
> karena saya lihat “tamu” Maruhum berpakaian putih, layaknya
pegawai
> Bappenas (apalagi bersendal jepit), saya memberanikan diri mengetuk
> pintu ruang kerjanya yang terbuka.
>
> Begitu Maruhum menoleh, saya segera menunjukkan kartu pers saya
> sembari berkata, “Saya, Didik, Pak Maruhum, yang jumpa kemarin.”
>
> “Aduh… nanti. Tunggu dulu. Saya sibuk,” ujar Maruhum sembari
> mengernyitkan keningnya.
>
> Saya lantas berpikir, jika kemarin Maruhum tidak bisa memberikan
> jawaban yang jelas dan saat ini sangat sibuk, tidak ada gunanya
saya
> menunggunya. Saya lantas kembali ke ruang tunggu kantor Paskah.
> Di ruang tunggu, ada lima tamu dari Persatuan Wartawan Indonesia
> (PWI). Seorang perempuan, empat lelaki.. Ketua PWI Tarman Azzam
saat
> itu belum terlihat. Tetapi mereka menyatakan, Tarman berencana
> datang.
>
> Beberapa menit kemudian, sekretaris Paskah mempersilakan mereka
> masuk. Hampir setengah jam kemudian Tarman masuk. Beda beberapa
> menit dengan kedatangan Tarman, muncul empat pengurus Lumbung
> Informasi Rakyat (Lira). Tak lama muncul pula, Ariady Achmad.
>
> Jika Ariady langsung menuju ruang Paskah maka empat pengurus Lira
> harus menunggu di ruang tunggu, seperti saya. Mengingat padatnya
> kegatan Paskah, saya kemudian menuliskan pertanyaan di selembar
> kertas yang kemudian saya berikan pada sekretaris Paskah. Saya
> berpesan agar pertanyaan itu diberikan kepada Paskah.
>
> Isi pertanyaan itu:
> Yth, Bapak Paskah Suzetta. Mohon Bapak memberi konfirmasi dan
> verifikasi soal:
> 1. Aliran dana BI yang diberikan ke DPR; mengingat 2 anggota DPR
> Komisi IX (th 2004) telah ditahan, sedangkan Bapak, sesuai info
yang
> kami terima, saat itu menjadi Ketua Komisi IX DPR, menangani
> perbankan.
> 2. Penukaran uang kecil yang menerima penunjukan langsung dari BI.
> Sesuai info, di Jabar yang mendapat “proyek” adalah perusahaan
> Bapak.
> Benarkah demikian?
> Mohon Konfirmasi Bapak.
> Tabik
> Didik L. Pambudi
> Reportase Investigasi
> Manggala Wanabhakti, R 212 Wing B, Senayan
>
> Ketika rombongan PWI keluar dari ruangan Paskah, saya melihat
Ariady
> turut mengantar keluar. Saya pun meminta Ariady menjelaskan pada
> Paskah bahwa saya sangat butuh konfirmasi langsung dari Paskah.
Satu
> atau dua menit, tidak jadi masalah.
>
> Ariady menyatakan, Paskah tidak mau berbicara soal itu.
>
> Saya katakan, saya harus menunggu Paskah hingga ia bersedia
> berbicara. Sepatah kata pun jadi. Saya katakan juga pada Ariady,
> saya telah menitipkan pertanyaan pada sekretaris Paskah.
>
> Ketika Ariady kembali menemui Paskah bersama rombongan Lira, saya
> duduk sendiri di ruang tunggu. Setengah jam kemudian Ariady keluar,
> ia mengajak saya ke Slipi. Saya katakan, saya berterima kasih,
> tetapi saya ditugaskan menunggu Paskah.
>
> Ariady bilang,”Tidak ada gunanya.”
>
> Para Pengurus Lira kemudian pulang. Maghrib tiba. Usai Maghrib,
> Deputy Kepala Bappenas masuk menemui Paskah. Sekitar seperempat jam
> ia berada di dalam. Ketika akhirnya ia keluar, saya lega. Saya
> pikir, tamu terakhir Paskah adalah saya.
>
> Sayangnya, harapan saya buyar ketika sesosok lelaki bertubuh
tambun;
> berkacamata, dan berkemeja putih tampak memasuki ruang tunggu
kantor
> Paskah dengan langkah cepat. Maruhum, Humas Bappenas. Saya segera
> berdiri menyambutnya.
>
> Tetapi sebelum saya sempat mengulurkan tangan, Maruhum berkata,”Apa
> lagi yang kau tunggu? Sama-sama orang Medan pun begini tingkahmu.”
>
> Saya tentu heran. Saya katakan, saya ingin konfirmasi karena itu
> yang ditugaskan Pemred kepada saya.
>
> “Apa kalau orang tidak mau bicara, harus dipaksa bicara?” tanya
> Maruhum.
>
> Saya jawab, “Tidak. Tetapi saya ingin bertemu Paskah karena itu
yang
> ditugaskan.”
>
> “Mana korlipmu; mana pemredmu? Biar kutelepon dia!” Maruhum
> membentak.
>
> Tetapi ketika saya ingin memberikan nomor handphone Iwan dan
telepon
> kantor, Maruhum malah berkata, “Suruh dia menelepon aku!” Berkali-
> kali ia mengatakan hal itu.
>
> Maruhum juga bertanya, tentang surat tugas. Saya katakan, saya
> dibekali kartu pers dan dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
>
> Maruhum akhirnya menggertak, “Kuminta kau pergi meninggalkan
ruangan
> ini! Kalau kupanggil petugas keamanan bagaimana? Berhak tidak?!”
> Bentaknya.
>
> Sudah banyak wartawan menjadi korban kekerasan. Saya memilih untuk
> segera menyalaminya dan undur diri.
>
> Demikianlah kawan-kawan.
>
> Ada saran?
>
> Tabik
> Didik L. Pambudi
>
> NB:
>
> 1. Peristiwa ini telah saya laporkan kepada Ketua Umum PWI-
Reformasi
> Narliswandi (Iwan) Piliang dan Sekretaris Umum PWI-Reformasi Kaka
> Suminta. Mereka menyararankan agar membuat kronologis untuk
> ditindaklanjuti.
> 2. Mengingat saya adalah anggota (Sekretaris I Kornas) PWI-
Reformasi
> maka saya berharap kawan-kawan dari PWI-Reformasi dapat bersikap
pro-
> aktif agar kejadian dihinakan ini tidak terulang. Semoga saya
adalah
> yang terakhir.
>
>
> Lampiran: sebagian pasal UU Pers yang, saya pikir, relevan.
>
> Pasal 4
>
> 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
> 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
> pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
> 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
> mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
> 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,
> wartawan mempunyai Hak Tolak.
>
> Pasal 5
> 1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini
> dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat
> serta asas praduga tak bersalah.
> 2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
> 3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.
>
> Pasal 6
>
> Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
>
> 1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
> 2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
> supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati
> kebhinekaan;
> 3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
> akurat, dan benar;
> 4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-
> hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
> 5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran
>
> KETENTUAN PIDANA
>
> Pasal 18
>
> 1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja
> melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi
> pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan
> pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
> Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
> 2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan
> ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak
> Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
> 3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan
> Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,
> (seratus juta rupiah).
>

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: